Posted on

Perdagangan Internasional Indonesia

Diambil dari jurnal Tinjauan Prosedur Pengiriman Ekspor Karet (2014) karya Febri Yunanda, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain. Di mana antar negara memiliki hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.

Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyelenggarakan trade across borders (perdagangan internasional), bahkan indikator inilah yang menyebabkan peringkat ease of doing business (kemudahan berbisnis) menjadi tidak maksimal.

Publikasi World Bank menunjukkan penurunan peringkat Indonesia pada indikator perdagangan lintas negara, dari urutan 105 pada 2016 dan 108 pada 2017 menjadi 112 pada 2018.

perdagangan-internasional.jpg
source : i1.wp.com

Lebih lama dibanding Thailand

Untuk import border compliance membutuhkan waktu 80 jam dengan biaya USD 384. Untuk Import documentary compliance membutuhkan waktu 119 jam dengan biaya USD 160.

Bandingkan dengan Thailand yang peringkat trade across borders-nya lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 57. Di negara itu, export border compliance-nya selama 57 jam dan biayanya USD 223. Export documentary compliance selama 11 jam dengan baiya USD 97.

Sedangkan untuk import border compliance selama 50 jam dengan biaya USD 223 dan import documentary compliance selama 4 jam dengan biaya USD 43.

Pengertian-Perdagangan-Internasional.jpg
source : www.hestanto.web.id

Lalu apa saja strategi Indonesia untuk menghadapi kondisi tersebut?

Adapun strategi jangka pendek tersebut di antaranya adalah, pertama, meratifikasi 13 perjanjian yang conclude dan menyelesaikan 11 perjanjian perdagangan internasional.

Kemudian menyederhanakan 18 permendag ekspor-impor.

Selanjutnya adalah peningkatan peran free trade agreement center (FTA center) di lima daerah, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan dalam rangka utilitasi FTA/CEPA

Langkah berikutnya adalah menggiatkan misi dagang ke pasar nontradisional dan pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta perwakilan perdagangan di luar negeri (atase/ITPC) lebih aktif sebagai business agent.

Sementara itu, untuk strategi jangka menengah adalah penyelesaian sengketa dagang di dispute settlement body (DSB) WTO dalam rangka mengamankan kebijakan perdagangan Indonesia dan akses produk di luar negeri.

Selanjutnya adalah peningkatan branding dan peningkatan SDM UKM ekspor.

Keterlibatan Indonesia di Forum Internasional

Tercatat Indonesia telah menjadi panggung utama dari tiga forum internasional pada tahun 2013 : WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) Summit (01-08 Oktober 2013, The UN High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) Post 2015 agenda pembangunan (Maret).

References :
WWW.AA.COM.TR
WWW.LIPUTAN6.COM
WWW.KOMPAS.COM
WWW.KOMPASIANA.COM

Posted on

Bentuk Kerja Sama Internasional Indonesia

Kerja sama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral , regional dan internasional untuk mencapai tujuan bersama.

Negara-negara di seluruh dunia melakukan kerja sama internasional melalui beberapa bentuk yaitu: Kerja sama bilateral Kerja sama regional Kerja sama multilateral Berikut ini masing-masing penjelasan kerja sama tersebut:

Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern, wilayhnya luas, dan sumber daya alamnya melimpah, tidak akan pernah mampu hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dewasa ini dengan semakin modern kebudayaan umat manusia di suatu negara, justru semakin tinggi tingkat kebergantungannya terhadap negara lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , bilateral berarti dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Menurut Cambridge English Dictionary , bilateral adalah situasi di mana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja bersama untuk mencapai sesuatu.

Dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (2005) karya Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dengan demikian, hubungan bilateral mengacu pada hubungan apa pun antara dua pihak.

Bilateralisme menyangkut hubungan atau kebijakan aksi bersama antara dua pihak. Bilateral adalah hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Istilah bilateral biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi dan keamanan antar dua negara.

Bentuk Kerjasama :

a. Berdasarkan Letak Geografisnya

1) Kerjasama Ekonomi Internasional

memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia

mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum

2) Kerjasama Ekonomi Regional

ASEAN merupakan lembaga kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik

kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN

3) Kerjasama Ekonomi antarregional

membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negaraEropa

dan Asia

forum ekonomi untuk meningkatkan kerja sama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik

b. Berdasarkan Banyaknya Negara Peserta

1) Kerjasama Ekonomi Bilateral

dua negara

Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji

2) Kerjasama Ekonomi Multilateral

dua negara atau lebih

NAFTA

c. Berdasarkan Tujuan dan Lapangan Usaha

1) Berdasarkan Lapangan Usaha yang Sama

OPEC

2) Berdasarkan Tujuan yang Sama

ILO

References :
WWW.KOMPAS.COM
BLOG.RUANGGURU.COM
KELASIPS.CO.ID

Posted on

Perjanjian Kerja Sama Dagang IA-CEPA

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham, Senin (4/3/2019) menandatangani perjanjian dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Hal tersebut dilanjutkan dengan pertemuan delegasi dua negara dalam Forum Bisnis di hari yang sama, yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kedutaan Australia. Forum Bisnis (Indonesia- Australia Business Forum) dihadiri 250 delegasi terdiri dari pengusaha Indonesia dan Australia.

1551686064.jpg
source : img.beritasatu.com

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bilateral dan hubungan investasi antara Indonesia- Australia melalui penandatanganan IA-CEPA sekaligus sebagai wahana untuk menyebarkan potensi dan manfaat perjanjan IA-CEPA.

Dalam Laporan Indonesia-Australia Business Partnership Group di awal perundingan, pelaku usaha dari kedua negara menginginkan IA-CEPA sebagai alat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan daya saing kedua negara di pasar global.

Sebelumnya perjalanan panjang perjanian dagang kedua negara tersebut berlangsung melalui berbagai tahapan, diawali pada 2016. Kemudian pada Agustus 2018, deklarasi perjanjian dilakukan yang diikuti dengan proses legal scrubbing dari kedua pemerintahan.

Enam bulan setelah itu, penandatangan pada hari ini dilakukan pemerintahan kedua negara. Untuk selanjutnya sebelum memasuki fase entry into force , perjanjian dagang IA-CEPA membutuhkan ratifikasi di negara masing- masing dan untuk Indonesia akan diratifikasi melalui parlemen.

Australia adalah mitra dagang terbesar ke-9 Indonesia di tahun 2017 dengan total nilai perdagangan sebesar US$ 8,53 miliar, di mana ekspor Indonesia ke Australia mencapai US$ 2,52 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Australia mencapai US$ 6 miliar.

Ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan masih condong berpihak pada Australia sebesar US$ 3,48 miliar. Di sisi lain, BKPM menyatakan bahwa Australia adalah sumber investasi asing terbesar ke-13 di Indonesia pada tahun 2017, dengan nilai US$ 513,9 juta.

References :
WWW.BERITASATU.COM

Posted on

Kerjasama Bilateral Indonesia dan Rusia

Peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia menjadi isu utama yang diangkat Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut berlangsung di sela pertemuan ASEAN di Suntec Convention Centre, Singapura, pada Rabu, 14 November 2018.

Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2017 tercatat meningkat 14,34 persen atau senilai USD2,5 miliar. Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Putin mengungkapkan keinginannya agar target perdagangan USD5 miliar kedua negara dapat tercapai pada tahun 2020 mendatang.

“Saya menyambut baik kenaikan hubungan perdagangan kita. Di data kami, perdagangan bilateral meningkat 14,34% di tahun 2017 atau senilai USD 2,52 miliar. Saya berharap target perdagangan USD5 miliar akan dapat tercapai di tahun 2020,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah poin disampaikan Presiden kepada Putin. Salah satunya ialah mengenai dukungan positif bagi ekspor CPO (Crude Palm Oil) Indonesia.

Indonesia-dan-Rusia-Bahas-Peningkatan-Kerja-Sama-Ekonomi-6.2-745x450.jpg
source : ksp.go.id

“Kami memohon dukungan untuk promosi dan kampanye positif bagi CPO Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mendorong pemerintah Rusia untuk meningkatkan volume impor bagi produk-produk perikanan Indonesia. Selain itu, ekspor buah tropis asal Indonesia juga diupayakan untuk dapat ditingkatkan.

Dalam pertemuan itu, Presiden turut menyampaikan pandangannya soal perdagangan Indonesia dengan kerja sama ekonomi kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah (EAEU). Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia berniat untuk meningkatkan perdagangan dengan EAEU.

“Saya harap Rusia sebagai Ketua EAEU dapat membantu mempercepat keputusan kolektif bagi dimulainya perundingan FTA (persetujuan perdagangan bebas) antara Indonesia dengan EAEU utamanya untuk menanggapi prosedur pengajuan yang telah kami sampaikan sejak 2017,” tuturnya.

References :
KSP.GO.ID

Posted on

Hubungan Bilateral Indonesia dengan Argentina

Pemerintah Indonesia dan Argentina membentuk Working Group Trade Investment (WGTI) sebagai wadah untuk saling menukar informasi mengenai perdagangan di kedua negara. Langkah ini merupakan bentuk peningkatan kerja sama perdagangan kedua negara yang lebih erat

Direktur Perdagangan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Ni Made Ayu Marthini mengatakan, letak geografis kedua negara cukup jauh. Sehingga, menyebabkan informasi mengenai kedua negara tersebut sangat sedikit.

Forum WGTI akan menjadi wadah untuk melakukan komunikasi dan promosi bagi kedua negara.

WGTI akan membahas berbagai isu yang terjadi antara Indonesia dan Argentina. Seperti soal tarif, kemudian rencana perdagangan daging sapi dan lain-lain.

WGTI akan mengeluarkan rekomendasi terkait apa yang perlu dilakukan untuk masa yang akan datang. Rekomendasi itu dapat menjadi dasar bagi rancangan pembentukan perjanjian dagang, baik berupa free trade agreement (FTA) atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA).

Namun, untuk bisa melaksanakan perjanjian dagang dengan Argentina, Indonesia harus melakukan kerja sama secara multilateral dengan Mercosur atau blok perdagangan di Amerika Latin. Mercosur itu terdiri dari Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay dan Argentina.

References :
WWW.PIKIRAN-RAKYAT.COM

Posted on

Hubungan Bilateral Indonesia Australia

Indonesia dan Australia, yang telah mencapai kematangan dalam hubungan mereka, telah berkomitmen untuk secara giat memperbaharui komitmen mereka dalam meningkatkan hubungan bilateral yang telah berjalan, menjadi hubungan komprehensif yang lebih kuat.

Mengingat telah kokohnya mekanisme Forum Tingkat Menteri Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Ministerial Forum/IAMF), Indonesia dan Australia berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam membangun kontribusi IAMF bagi peningkatan hubungan bilateral.

Melengkapi pertemuan tahunan tingkat kepala pemerintahan, maka pertemuan para menteri luar negeri dan menteri pertahanan masing-masing negara, akan diselenggarakan setiap tahun pada waktu yang tepat.

Indonesia dan Australia bekerja sama dengan kepentingan bersama untuk menanggulangi tantangan pertahanan dan keamanan. Kedua negara menyambut baik kerjasama institusi terkait dalam mengimplementasikan komitmen dan mandat Traktat Lombok dan Rencana Aksinya, termasuk melalui penyelesaian negosiasi Pengaturan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia untuk Implementasi Traktat Lombok dan Rencana Aksi Kerjasama Pertahanan.

Kemitraan yang meliputi kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang akan memberikan kontribusi lebih lanjut bagi hubungan perdagangan dan investasi yang lebih erat, berimbang dan saling menguntungkan bagi Indonesia dan Australia.

Dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat, kedua negara sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan pertama Dialog Kepemimpinan Indonesia-Australia di masa mendatang. Kerangka acuan, termasuk format, peserta, tema dan hasil yang diharapkan dari dialog, akan didiskusikan lebih lanjut dan disepakati bersama. Dialog secara teratur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada hubungan dan kerjasama antar masyarakat. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan identifikasi hubungan antar masyarakat yang masih berlangsung, untuk meninjau ulang dan mengidentifikasi berbagai upaya dan cara yang mungkin dilakukan, untuk lebih memajukan pertukaran antar masyarakat yang lebih bermakna.

Dalam menanggulangi tantangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat dalam kerangka Bali Process, dan secara bilateral dalam kerangka Traktat Lombok, termasuk melalui Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Orang dan Perdagangan Manusia.

Dipahami juga bahwa kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan perdagangan orang merupakan permasalahan regional yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak di kawasan, khususnya negara asal, negara transit dan negara tujuan, termasuk kerjasama erat dengan lembaga internasional yang terkait. Sebagai ketua bersama pertemuan Bali Process untuk penanggulangan Penyelundupan Manusia,

Dalam semangat kerjasama, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar kepolisian dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara, dan memperkuat upaya kontra-terorisme, pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, khususnya dalam memberantas terorisme. Australia memuji komitmen dan kesuksesan Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme, dan menyambut baik pembentukan Badan Nasional Kontra-terorisme Indonesia. Kedua negara akan terus melanjutkan kerjasama erat dalam penanggulangan ancaman ini demi kepentingan kedua negara.

Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama sektor hukum yang saling menguntungkan, di bidang-bidang seperti bantuan hukum saling menguntungkan, ekstradisi, penyelesaian aset dan pengembangan legislasi. Dalam kerjasama ekstradisi, kedua pihak berkomitmen untuk memfasilitasi permintaan ekstradisi dengan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan perundangan nasional, kesepakatan bilateral yang ada dan konvensi multilateral terkait.

Penandatanganan Pengaturan Notifikasi dan Bantuan Konsuler pada Maret 2010 memberikan kerangka yang kuat bagi bantuan dan akses kekonsuleran terhadap warga negara kita. Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmennya untuk mengimplementasikan secara penuh ketentuan pengaturan sebagai suatu prioritas. Kedua negara sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat pejabat senior untuk menanggulangi isu-isu terkait di masa mendatang, sesuai dengan instrumen internasional terkait.

Kedua negara mengakui sejarah panjang kerjasama bilateral dan pembangunan kapasitas di bidang pertanian. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, termasuk karantina, penelitian bersama serta pembangunan kapasitas untuk memajukan perdagangan dan investasi, khususnya di bidang produksi daging sapi dan hasil pertanian, serta meningkatkan inovasi dan ketahanan pangan. Kedua negara menyambut baik dialog yang berkelanjutan antara para menteri pertanian.

Indonesia dan Australia menyadari pentingnya kerjasama dalam mencegah, memberantas, dan menghapuskan penangkapan ikan yang tidak legal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) antara kedua negara dan di kawasan Asia Pasifik.

Kedua negara merasa puas dengan kemajuan terkini kerjasama di bidang pengawasan perikanan dan tanggap kegiatan melalui Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IASF), dan lebih jauh lagi melalui Rencana Aksi Regional Untuk Mempromosikan Praktek-praktek Penangkapan Ikan Bertanggungjawab termasuk Penanggulangan IUU Fishing di Kawasan pimpinan Indonesia-Australia.

Kedua negara juga menyadari bahwa IUU Fishing adalah ancaman besar bagi ketahanan pangan di kawasan Asia-Pasifik, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Paracas dari The 3rd Asia-Pacific Economic Cooperation Ocean Related Ministerial Meeting, 11-12 Oktober 2010 di Paracas, Peru, dan berkomitmen untuk mendorong sebanyak mungkin aplikasi pada Konvensi PBB Melawan Kejahatan Lintas Batas Untuk Memerangi IUU Fishing.

Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Kemitraan Pembangunan Indonesia Australia senilai A$2,5 milyar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kedua pemimpin mengakui keberhasilan kemitraan ini, yang dapat dilihat dari kerjasama kedua negara untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan ibu dan anak di kawasan Indonesia timur, mengurangi HIV/AIDS, menyediakan air dan sanitasi untuk keluarga miskin dan memperkuat Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Indonesia.

Indonesia dan Australia telah menyepakati program baru senilai A$500 juta untuk mendukung tujuan Indonesia menyediakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pada 2015. Indonesia dan Australia memiliki ikatan sejarah yang kuat dalam bekerjasama mendukung pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Sekitar 330.000 anak Indonesia kini telah memiliki akses ke sekolah dengan adanya kerjasama di bidang pendidikan dasar. Program baru pendidikan senilai A$500 juta akan mendukung kesuksesan ini. Program ini akan membangun hingga 2.000 sekolah, mendukung sekitar 1.500 sekolah Islam mencapai akreditasi standar pendidikan nasional, memperbaiki kualitas pengelolaan sekolah di Indonesia, da mendukung penelitian dan analisis di bidang pendidikan.

Indonesia dan Australia menyambut baik kerjasama pendidikan berkelanjutan menyangkut kemitraan, program pertukaran, beasiswa dan pelatihan pada seluruh tingkatan pendidikan. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk meningkatkan jumlah siswa yang belajar di negara masing-masing, antara lain melalui the Australian Scholarship, the ACISIS Program, dan Beasiswa Darmasiswa Indonesia. Kedua negara mengakui kerjasama yang terus meningkat dalam kepemudaan dan olahraga, khususnya dalam pertukaran pemuda, relawan, ahli, dan juga program kewirausahaan dan kepemimpinan.

Kedua negara menikmati peningkatan jumlah wisatawan ke masing-masing negara. Oleh karena itu, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pada sektor pariwisata sebagai sarana untuk mempromosikan hubungan antar-masyarakat. Dalam kaitan ini, kedua negara berkomitmen melanjutkan pembahasan untuk memajukan kerjasama, dan berupaya mengurangi hambatan bagi terciptanya hubungan antar masyarakat yang lebih luas.

Dalam kerangka arsitektur institusional di kawasan, kedua negara menegaskan kembali dukungannya bagi East Asia Summit sebagai forum para pemimpin untuk berdialog dan bekerjasama dalam isu-isu strategis, politik dan ekonomi yang luas, sentralitas ASEAN dalam arsitektur kawasan masa depan, dan menyambut baik keputusan para pemimpin EAS untuk mengundang Federasi Rusia dan Amerika Serikat untuk bergabung dengan EAS pada tahun 2011. Indonesia dan Australia menyambut baik partisipasi pertama tingkat menteri Rusia dan Amerika Serikat dalam pertemuan EAS di Hanoi, dan menyambut baik partisipasi di tingkat pemimpin pada pertemuan EAS berikutnya di Indonesia pada 2011.

Indonesia dan Australia menyambut baik hasil-hasil KTT ASEAN-Australia, Oktober 2010 yang meninjau kembali dan telah lebih meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Australia di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.

Para pemimpin juga mencatat bahwa komitmen bersama bagi pemajuan demokrasi di kawasan, telah digarisbawahi pada tingkatan tertinggi, dengan telah terlaksananya kesempatan Indonesia dan Australia untuk menjadi ketua bersama pada Bali Democracy Forum. Indonesia mengharapkan partisipasi Australia dalam Bali Democracy Forum ke-3 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Desember 2010.

Indonesia dan Australia berkomitmen untuk bekerja erat dalam memajukan kerjasama yang lebih luas dan kuat di wilayah Pasifik Selatan, khususnya melalui Pacific Islands Forum. Pemajuan demokrasi, tata pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, supremasi hukum dan pengembangan kapasitas, telah diidentifikasi sebagai bidang-bidang yang mungkin dapat dikembangkan bersama oleh kedua negara di Pasifik Selatan. Sebagai pendukung Southwest Pacific Dialogue, kedua negara akan lebih mendorong kerjasama lebih lanjut di bidang-bidang terkait antara negara-negara anggota.

Indonesia dan Australia menyadari pentingnya APEC sebagai forum utama untuk mempercepat perdagangan dan investasi bebas dan terbuka di kawasan. Kedua pemimpin memuji kemajuan pesat ekonomi APEC pada tahun 2010 dalam pencapaian Bogor Goals, sesuai laporan penilaian pencapaian Bogor Goals, dan mendorong seluruh anggota ekonomi untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut, yang akan meningkatkan integrasi perekonomian regional dan prospek pertumbuhan. Sebagai sesama pendiri APEC, Indonesia dan Australia akan mempertahankan peran kepemimpinan mereka di APEC. Australia berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan Indonesia pada tahun 2013.

KTT G-20 di Seoul diselenggarakan pada saat yang penting bagi perekonomian global. Para pemimpin sepakat untuk bekerja sama lebih erat, sebelum pelaksanaan KTT, untuk menjamin agar dapat dihasilkan reformasi utama yang diperlukan untuk memperkuat perekonomian global, menyiapkan kerangka yang lebih berimbang dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi global, dan merancang peta bagi penyelesaian Putaran Doha.

Kedua negara menyadari pentingnya sumber daya kelautan bagi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Australia menghargai kepemimpinan Indonesia pada Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF), serta pada Deklarasi Laut Manado 2009 dalam kerangka Konferensi Kelautan Dunia, yang disepakati untuk mempercepat pembahasan mengenai lautan dan perubahan iklim. Indonesia menyambut baik komitmen Australia lebih lanjut untuk mendukung Coral Triangle Initiatives sebagai suatu kemitraan dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan di kawasan.

Mengingat perubahan iklim merupakan ancaman utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, maka kedua negara menyadari pokok permasalahan global, serta ancaman bagi kesejahteraan dan keamanan seluruh negara. Kedua pemimpin berpandangan bahwa cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kesepakatan global yang komprehensif mengenai perubahan iklim di bawah kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), yang disepakati melalui pendekatan dua-jalur sesuai mandat Bali Action Plan, dan menyadari upaya-upaya bersama dalam Copenhagen Accord.

Dengan demikian, kedua negara berkomitmen untuk bekerja menuju pencapaian kesepakatan yang dapat dicapai dan dilaksanakan dalam pertemuan COP16/CMP6 di Cancun, Meksiko, melalui serangkaian keputusan yang akan memungkinkan kesepakatan dari instrumen yang seimbang, komprehensif dan secara hukum mengikat dalam rangka COP 17/CMP 7 di 2011.

Kedua negara menegaskan kembali keinginan mereka untuk menanggulangi tantangan regional dan global, yang telah menjadikan Indonesia-Australia sebagai mitra penting, termasuk dalam kerangka G-20. Tantangan-tantangan ini termasuk menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan di kawasan, melalui beragam kerjasama penanganan kejahatan lintas negara, perdagangan orang dan penyelundupan manusia; perubahan iklim; lingkungan, dan ketahanan pangan, pertanian termasuk, investasi dan akses pasar, keamanan energi dan isu keamanan manusia.

References :
INDONESIA.EMBASSY.GOV.AU

Posted on

Target Perdagangan Bilateral RI – India

Hubungan bilateral antara Indonesia dan India sudah berumur 70 tahun. Kedua negara menargetkan nilai perdagangan bilateral US$ 50 miliar pada 2025.

India merupakan negara yang sangat penting bagi Indonesia. India termasuk dalam negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Sejatinya hubungan antara Indonesia dan India sudah berlangsung ribuan tahun dalam hal perdagangan dan kebudayaan. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Selain itu, Candi Borobudur dan Prambanan juga menjadi warisan dari hubungan budaya antara bangsa Indonesia dan bangsa India.

Indonesia dan India juga pernah bekerja sama dalam sejumlah gagasan besar, termasuk penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, yang kemudian menjadi gelombang gerakan kemerdekaan negara-negara koloni di kedua benua tersebut.

Indonesia dan India, terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateralnya melalui kemitraan strategis yang dibentuk pada 2005, yang kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis menyeluruh pada 2018.

Di samping itu, kedua negara juga terus memelihara dan mempromosikan hubungan budaya dan sejarah melalui hubungan antara masyarakat Indonesia dan India.

Indonesia dan India Punya Banyak Kesamaan

Kedua negara adalah anggota dari kelompok G-20. Total nilai produk domestik bruto Indonesia dan India mencapai lebih dari US$ 3 triliun. India, dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, dan Indonesia sebagai berpenduduk terbesar kelima di dunia, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian global.

Hubungan tradisional antara masyarakat India dan Indonesia sudah terjalin dalam konteks kebudayaan, spiritual, dan perdagangan. Dia menambahkan hubungan sebagai dua negara merdeka dan berdaulat kian erat karena kedua pemimpin, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dan Presiden Soekarno, bersahabat dekat.

Presiden Soekarno pertama kali melawat ke India pada 26 Januari 1950, dan dibalas dengan lawatan Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru ke Jakarta pada Juni 1950.

Seiring dengan perkembangan zaman, lanjutnya, hubungan India dan Indonesia kian kuat.

References :
WWW.VOAINDONESIA.COM

Posted on

Perdagangan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok

Menteri Perdagangan ( Kemendag ) Enggartiasto Lukita menyampaikan, Indonesia siap meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dengan Tiongkok. Hal ini disampaikannya pada Indonesia Business Infrastructure and Investment Forum di Shanghai, Tiongkok, Senin (23/9/2019).

Indonesia-Tiongkok memiliki banyak produk unggulan yang dapat meningkatkan kerja sama perdagangan selain minyak sawit, yaitu sarang burung walet, produk agrikultur, terutama buah-buahan tropis, dan perikanan.

Mendag mengungkapkan, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok sangat penting karena meliputi tiga aspek utama penggerak perekonomian, yaitu perdagangan, investasi, dan infrastruktur.

Masih dalam forum tersebut, Enggar bilang, bagi Tiongkok, minyak sawit merupakan bahan input utama bagi berbagai industri olahan, mulai dari industri makanan dan minuman, kosmetik, kebutuhan sehari-hari sampai pada sektor energi.

Menurut Mendag, Indonesia merupakan hub perdagangan internasional yang strategis di Asia Tenggara. “Indonesia merupakan hub perdagangan yang strategis di Asia Tenggara, sehingga para investor dapat menjadikan Indonesia sebagai hub investasi dan perdagangan. Ini akan memudahkan investor mengakses negara-negara mitra Indonesia,” katanya.

References :
WWW.WARTAEKONOMI.CO.ID

Posted on

Perdagangan Bilateral Indonesia dengan Filipina

Jakarta, 27 Agustus 2019. Indonesia dan Filipina sepakat mengoptimalkan berbagai potensi kerja sama bilateral. Hal tersebut disepakati kedua negara pada forum bilateral The 7th Meeting of Joint Working Group (JWG) of Senior Officials for the Implementation of The Indonesia-Philippines Memorandum of Understanding on Trade, Investments, Handicrafts, and Shipping yang berlangsung pada 26–27 Agustus 2019, di Jakarta.

Pada penutupan hari ini, Selasa (27/8), dilakukan penandatanganan agreed minutes yang dilakukan oleh Pimpina Delegasi Indonnesia yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo dan Pimpinan Delegasi Filipina yaitu Undersecretary of Industry Development and Trade Policy Group, Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina, Ceferino S. Rodolfo.

Selama kurun lima tahun terakhir (2014-2018) nilai perdagangan bilateral Indonesia-Filipina meningkat di kisaran 16,71 persen per tahun dan kami melihat angka tersebut masih dapat tumbuh lagi.

Pada forum pertemuan JWG ke-7 tersebut, ada empat agenda bahasan utama, yaitu meliputi tinjauan perdagangan bilateral dan hubungan investasi, kerja sama ekonomi bilateral, tinjauan terkait Border Trade Agreement 1974 Indonesia-Philippines , dan isu-isu peningkatan lingkungan bisnis. Selain itu, kedua negara juga menyampaikan usulan kerja sama di bidang ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar, diantaranya inisiatif kerja sama promosi dan fasilitasi kerja sama antara creator dari kedua Negara, serta peningkatan sumber daya manusia di sektor industri kreatif.

Forum bilateral JWG Indonesia-Filipina ke-7 tersebut merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan Filipina Ramon M. Lopez di sela G20 pada Juni 2019 di Osaka, Jepang. Adapun forum JWG Indonesia-Filipina terakhir dilaksanakan pada 14–15 Desember 2012 di Mandaluyong, Filipina.

Forum pertemuan JWG ke-7 Indonesia-Filipina ini dibagi menjadi dua sesi. Pada pembahasan teknis yang dilakukan pada hari pertama, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral, Ni Made Ayu Marthini dan Delegasi Filipina dipimpin Assistant Secretary of Department of Trade and Industry Filipina Allan B. Gepty. Sedangkan, pada hari kedua dilakukan perumusan komitmen kedua di tingkat pejabat senior atau direktur jenderal/wakil menteri.

References :
WWW.TRIBUNNEWS.COM
DITJENPPI.KEMENDAG.GO.ID

Posted on

Kerjasama Indonesia dengan Inggris

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan tentang peluang Indonesia memperkuat kerjasama dengan Inggris.

Hal itu diungkapkan Retno saat pertemuan bilateral dengan Parliamentary Under Secretary of State for the Foreign and Commonwealth Office (Minister for Asia and the Pacific), Alok Sharma pada 26 September 2016,

Pertemuan ini adalah yang pertama kali diantara Menlu RI danUnder Secretary.

Pada kesempatan pertemuan, keduanya bahas upaya untuk mendorong peningkatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkatan bagi Indonesia dan Inggris, salah satunya di bidang infrastuktur.

Under Secretarysampaikan ketertarikan Inggris untuk meningkatkan kerja sama ekonomi khususnya di bidang infrastruktur, yang disambut baik oleh Menlu RI.

Hal ini sejalan dengan sikap kebutuhan Indonesia, mengingat saat ini investasi di berbagai bidang khususnya infrastruktur publik termasuk pelabuhan laut, bandara, galangan kapal, kereta api di Indonesia khususnya bagian Timur, sedang ditingkatkan.

Padapertemuan Presiden RI dan PM Inggrisbulan April 2016 kedua negara sepakatuntuk memperkuat kemitraan dan dorong peningkatan perdagangan bilateral, investasi, penanggulanganradikalismedan promosi toleransi, kerjasamaekonomi kreatif, energi, infrastruktur, transparansi dan anti korupsi.

Selain isu-isu perdagangan dan investasi, Menlu RI dan Under Secretaryjuga membahas kerja sama dalam upaya menghadapi ekstrimisme dan terorisme.

Menlu RI sampaikan juga apresiasi terhadap komitmen Inggris yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta toleransi, salah satunya melalui kerja sama dengan BDF, IPD serta masyarakat dan pemuka agama.

Pada kesempatan pertemuan Indonesia juga menyampaikan harapan dukungan Inggris untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Nilai perdagangan Indonesia-Inggris pada 2015 mencapai berjumlah US$ 2,3 milyar dengan surplus Indonesia sebesar US$ 708 juta.

Inggris merupakan investor terbesar ke-2 di Indonesia dari kawasan Eropa, dan ke-10 dari seluruh dunia (2015), pada 2015 investasi Inggris mencapaiUSD 503,2 juta dalam 267 proyek.

References :
WWW.TRIBUNNEWS.COM